Di Aula Kantor Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan melaksanakan Musyawarah Desa/Musdes Khusus dengan agenda validasi data calon penerima BLT-Desa Fase-2 tahun 2020, penetapan calon penerima BLT-Desa Fase-2 tahun 2020

Kegiatan Musdes khusus ini sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Perubahannya antara lain besaran dan jangka waktu pemberian BLT Desa ditambah. Dengan demikian, total BLT Desa bertambah dari Rp 1,8 juta per keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi Rp 2,7 juta per KPM. Disamping itu, jangka waktu pemberian BLT ditambah dari 3 bulan menjadi 6 bulan. Rinciannya, pada tiga bulan pertama bantuan disalurkan sebesar Rp 600.000 per KPM per bulan. Selanjutnya, pada tiga bulan berikutnya adalah sebesar Rp 300.000 per KPM per bulan. Selain itu, dalam rangka memberikan keleluasan bagi Pemerintah Desa dalam menganggarkan BLT Desa dalam APBDes dan memperluas cakupan keluarga penerima manfaat, PMK anyar ini menghapus batasan maksimal pagu Dana Desa yang digunakan untuk BLT Desa.

Hadir pada Musdes tersebut,  Anggota BPD,  dan Perangkat Desa Pengkol. Musdes dibuka oleh Kepala Desa Pengkol, Sugiharto. Kades menjelaskan tentang tujuan Musdes khusus ini. Selanjutnya Musdes dipimpin oleh Ketua BPD Desa Pengkol,Arso widayat melakukan pembahasan dalam forum Musdes Khusus untuk melakukan kegiatan validasi atas usulan yang telah disampaikan oleh para Kepala Dusun  kaitan dengan calon penerima BLT-Desa agar mendapatkan penjelasan langsung tentang kondisi sosial ekonomi dari para calon penerima unruk dimusyawarahkan dan diputuskan layak tidaknya calon penerima.

”Kami mengadakan Musdes Khusus ini dalam forum tertinggi di Desa Pengkol dengan menghadirkan semua pihak agar dalam pengambilan keputusan dalam penetapan calon penerima BLT-Desa Fase-2 Tahun 2020 telah disetujui dan diterima dalam musyawarah agar tidak ada masalah dikemudiaan hari “, jelas Kepala Desa Pengkol.

Kades Pengkol menambahkan bahwa usulan data dari para Ketua RT dan RW ini kami harapkan merupakan data riil dilapangan dan kita verifikasi agar calon penerima tidak mendapatkan bantuan ganda baik dari program PKH, BPNT, BST dari Kemensos atau bantuan-bantuan lain, sehingga penerima bantuan ini benar-benar sesuai aturan dan tepat sasaran

 

Musdes Khusus Perpanjangan BLT-DD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *